MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA

Didin S. Damanhuri

Abstract


MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian tentang Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia berlangsung Maret - September 2013 di Jakarta. Penelitian ini diawali dari ekonomi berbasis konstitusi (constitutional-based economy), yakni, pendekatan ekonomi yang berdasarkan UUD 45. Pendekatan ini dibandingkan dengan teori- teori ekonomi ―arus tengah‖ (Neoklasik) yang menempatkan Negara dalam prinsip ―minimum state‖ serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai faktor eksogen. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, sedangkan kuantitatif yakni total factor productivity (TFP). Kesimpulan penelitian ini adalah salah satu instrumen dalam mencapai kesejahteraan agar tidak berada dalam keterbelakangan yakni menguasai teknologi sehingga tidak membeli atau mengimpornya. Problem model pembangunan di Indonesia, sejak tahun 1970-an hingga sekarang lebih mengutamakan investasi langsung perusahaan multinasional disertai dukungan utang bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyimpulkan hilangnya perspektif konstitusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Agar proses pembangunan Indonesia mewujudkan kedaulatan membutuhkan prasyarat; (i) peran Negara yang proaktif dan kredibel dan, (ii) mekanisme pasar yang sehat dan pelaku ekonomi (swasta, BUMN dan Koperasi) yang efisien serta efektif. Pendekatan ekonomi konstitusi ini akan semakin kuat apabila mengembangkannya dalam konteks ekonomi lokal yang mengandung lapisan wirausahaan daerah beserta kecerdasan dan kearifan lokalnya. Hal ini akan berkontribusi dalam bentuk politik kemandirian teknologi dan kewirausahaan di tingkat nasional. Dengan demikian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta pembangunan yang berkeadilan sosial demi mewujudkan kemandirian bangsa.

Kata kunci: Ekonomi Berbasis Konstitusi, Minimum State

Criticizing and Reconstructing the Paradigm of National Economic Development: Technology Illiterate and Entreprenuership Deterioration In Indonesia

Abtract

The study of technology illiteracy and national economic development is conducted from March until September 2013 in Jakarta and it begins from constitutional-based economy paradigm which refers to UUD ‘45 rather than mid-stream economic (Neoclassical). This approach is compared with the economic theories "mid-stream" (Neoclassical) which puts the nation in the principle of "minimum state" as well as science and technology as an exogenous factor. This study constructed by using primary and secondary data. Furthermore, it employs the TFP (Total Factor Productivity) and FGD (Focus Group Discussion) method. The conclucion of this study is that the instruments to achieve well-being and not being under develop are to take control the technology, not buy or import it. The problem of the national economic development, since 1970 until now, are generally because it emphasized more to direct investment of multinational companies with debt support, both bilaterally and multilaterally. Also, in this study concluded the deterioration of constitution paradigm in the economic

Keywords: constitution-based-economic, technology independence/resilience


Full Text:

PDF

References


Damanhuri DS. 1996. Ekonomi Politik Alternatif, Agenda Reformasi abad 21. Jakarta: Sinar Harapan.

Lapian AB. 2008. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke 16-17. Jakarta: Komunitas Bambu.

Higgins B. 1968. Economic Development by Benjamin Higgins. Published Norton & Company, Incorporated, W. W.

Mackie, JAC. 1963. Sedjarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern. Djakarta: PT Pembangunan Pustaka Sardjana.

Mubyarto. 2001. Amandemen Konstitusi & Pergulatan Pakar Ekonomi. Aditya Media.

Ropke J. 1982. Die Unterentwickelte Freiheit, Wirtchaftliche Entwicklung und unternehmeriches Handeln in Indonesier. Universitat Marburg: Institut fur Kooperation in Entwicklungslandern de Phillipps.

Stiglitz JE, Amartya S, Fitoussi JP. Mengukur Kesejahteraan. 2011. Mengapa Produk Domestik Bruto bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan? Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur (Penerjemah), Marjin Kiri.

Swasono SE. 2005. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire. Perkumpulan Prakarsa.

Voigt

E. 1931. Wirtschaftsgesichichte Neiderlandisch-Indiens, Leipzig.

World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2011-2012, Geneva, 2011.

_____________,The Global Competitiveness Report 2012-2013, Geneva, 2012 _____________,The Global Competitiveness

Report 2013-2014, Geneva, 2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trilogi

Jurnal Kesejahteraan Sosial licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.