Mengangkat tema ‘Infrastruktur dan Hutang, Kesejahteraan atau Beban?’ dalam Perspektif Sistem Ekonomi Pancasila, diskusi bulanan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) Universitas Trilogi bulan ini mendaulat Faisal Basri sebagai pembicaranya.
Dalam paparannya pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menuturkan bahwa ada beberapa catatan kecil yang menjadi pemantik hadirnya kontroversi hutang.
“Diantaranya adalah adalah hutang pemerintah telah mencapai Rp. 4.400 triliun yang memang diberitakan tidak berimbang. Bukan soal besarnya hutang yang paling mendasar,” sampainya kepada peserta diskusi yang berlangsung pada Senin (25/2) ini.
Selain itu, disampaikannya juga bahwa hutang sudah pada tahap ‘gali lobang tutup lobang, dan sebelumnya Menteri Keuangan telah memberikan peringatan tentang hal ini. Lanjutnya, meski belakangan menjelang pemilu dan pilpres persolan hutang semakin mengemuka dengan beragam bumu penyedap.
Sementara itu, Ketua PSEP, P. Setia Lenggono menuturkan bahwa tema ini diangkat sebagai bahan diskusi dikarenakan oleh persoalan krusial yang menjerat dan membebani bangsa.
‘Persoalan tersebut yaitu hutang pemerintah yang memang cenderung mengalami peningkatan naik sebesar 69 persen dari Rp. 2.605 triliun menjadi Rp. 4.416 triliun selama kurun waktu 2014 – 2018,” sampai penulis buku Sistem Ekonomi Pancasila ini.
Tidak hanya dihadiri oleh para dosen Universitas Trilogi saja, kegiatan diskusi bulanan ini juga dihadiri oleh dosen/peneliti dari berbagai kampus lainnya. Dilaksanakan di ruang seminar Damandiri Universitas Trilogi, kegiatan ini berlangsung interaktif dan menemukan berbagai keresahan atas persoalan bangsa dewasa ini.
Untuk diketahui, PSEP Universitas Trilogi adalah lembaga think tank universitas yang berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan riset serta publikasi hasil-hasil kajian terkait Ekonomi Pancasila secara komprehensif. Salah satu indikator penunjang kinerja riset yang terus ditingkatkan oleh PSEP adalah pengembangan kualitas kajian ilmiah terkait ekonomi, politik dan sosial budaya yang diorientasikan bagi penguatan Sistem Ekonomi Pancasila.